Senin, 19 Maret 2012

SISTEM PEREKONOMIAN

-->
PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN
SEBELUM ORDE BARU

Masa Penjajahan
Saat masih dalam penjajahan, perekonomian Indonesia dikuasai oleh negara asing(penjajah). Saat masa penjajahan Belanda, VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. VOC memiliki Hak Octrooi, yang berisi :
1.      Hak mencetak uang
2.      Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3.      Hak menyatakan perang dan damai
4.      Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5.      Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Oleh karena itu, pada saat Belanda menjajah Indonesia, perekonomian Indonesia dikuasai Belanda sepenuhnya.

M    Masa Orde Lama
Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
             Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985) namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
            Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran.
Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993):
1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & menguasai hajat hidup orang banyak yang di kuasai oleh negara.
3.      Bumi, air & kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara & dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4.      Pengawasan terhadap kebijaksanaannya serta sumber-sumber kekuatan & keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
5.      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan & kehidupan yang layak.
6.      Hak milik perorangan diakui & pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7.      Potensi, inisiatif & daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8.      Fakir miskin & anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :
1.       Free fight liberalisme, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
2.       Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
3.       Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, Demokrasi Ekonomi & ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti system perekonomian liberalis & etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950an- 1957an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, yang mewarnai sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1960an sampai dengan masa orde baru.
Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950- 1965an sebenarnya telah di isi dengan beberapa program & rencana ekonomi pemerintah. Di antara program-program tersebut adalah:
1.       Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2.       Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan semangat berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi serta memberikan kredit pada pengusaha pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
3.       Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
o    Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) , yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
4.       Pembatalan sepihak atas hasil perjanjian KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha – pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan – perusahaan tersebut.

Walaupun demikian, semua program & rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa factor yang menyebabkan kegagalan adalah:
1.       Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relative bukan di bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik, bukan masalah ekonomi.
2.       Kelanjutan dari akibat di atas, dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru di alokasikan untuk kegiatan politik & perang
3.       Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (setiap parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13x kabinet yang berganti pada ssat itu. Akibatnya program-program & rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.
4.       Disamping itu program & rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi & aspirasi dari berbagai pihak. Selain itu, putusan individu & partai lebih di dominankan daripada kepentingan pemerintah & negara.
5.       Cenderung terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950- 1957) & etatisme (1958- 1965)

Akibat yang ditimbulkan dari system etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut, dapat dilihat dari bukti-bukti berikut:
1.       Semakin rusaknya sarana-sarana produksi & komunikasi, yang membawa dapak menurunnya nilai ekspor kita.
2.       Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
3.       Defisit anggaran negara yang makin besar & justru ditutup untuk mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat di cegah kembali.
4.       Keadaan tersebut masih di perparah dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 2,8% yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu yakni 2,2%

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
  1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
  3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

Sumber :

Minggu, 29 Januari 2012

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

A.           PENGERTIAN AMDAL
Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum suatu investasi atau usaha di jalankan. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi  tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dimendatang. Studi ini disamping untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). 

Pengutamaan telaah AMDAL secara khusus adalah meliputi dampak lingkungan di sekitarnya, baik di dalam usaha atau proyek maupun diluar suatu proyek yang akan dijalankan. 
Dewasa ini studi terhadap AMDAL suatu usaha sebelum di jalankan sangat penting. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat, baik terhadap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada akhirnya jika aspek lingkungan dinyatakan tidak layak untuk dijalankan, maka sebaiknya di batalkan karena akan memperoleh kerugian lebih besar daripada manfaatnya.
Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP No 27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaahan secara cermat dan mendala, tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain Analisis Dampak Lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ia, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya.

B.            DAMPAK YANG DITIMBULKAN
Perlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, adapun komponen-komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, antara lain:

1.    1.   Hutan lindung, hutan konservasi dan cagar biosfer
2.    2.   Sumber daya manusia
3.    3.   Keanekaragaman hayati
4.    4.  Kualitas udara
5.     5. Warisan alam dan warisan budaya
6.     6.  Kenyamanan lingkungan hidup
7.     7. Nila-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup

Kemudian, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan atau kegiatan,seperti antara lain :
1.     1.  Kepemilikan dan penguasaan lahan
2.     2.  Kesempatan kerja dan usaha
3.     3. Taraf hidup masyarakat
4.    4.   Kesehatan masyarakat
Dengan adanya kegiatan investasi atau usaha, maka komponen lingkungan hidup di atas secara otomatis akan berubah dengan menimbulkan berbagai dampak terutama dampak negatif yang mungkin akan timbul jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar adalah sebagai berikut :
1.      Terhadap tanah dan kehutanan
a.      Menjadi tidak subur, gersang atau tandus sehingga sangat merugikan sector pertanian.
b.      Berkurang jumlahnya
c.       Punahnya keanekaragaman hayati
2.      Terhadap air
a.       Mengubah warna yang semula bening dan jernih menjadi kuning dan hitam.
b.      Berubah rasanya
c.       Berbau busuk dan menyengat
3.      Terhadap udara
a.       Udara disekitar lokasi menjadi berdebu
b.      Dapat menimbulkan radiasi-radiasi
c.       Dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas
4.      Terhadap manusia
a.       Menimbulkan berbagai penyakit ( untuk karyawan maupun masyarakat sekitar lokasi )
b.      Berubahnya budaya dan prilaku masyarakat sekitar
c.       Rusaknya dat istiadat masyarakat setempat
Dampak seperti diatas perlu di carikan alternatif penyelesaiannya. Adapun alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
1.      Terhadap tanah
a.       Melakukan reboisasi
b.      Melakukan pengurukan atau penimbunan terhadap berbagaipenggalian
2.      Terhadap air
a.       Memasang filter air
b.      Membuat saluran
3.      Terhadap udara
a.       Memasang filter udara
b.      Memasang alat kedap suara
4.      Terhadap karyawan
a.       Menggunakan peralatan pengaman( masker,baju kerja yang aman )
b.      Diberikan asuransi jiwa
5.      Terhadap masyarakat sekitar
a.       Menyediakan tempat kesehatan
b.      Memindahkan masyarakatketempat yang aman

C.            TUJUAN DAN KEGUNAAN STUDI AMDAL
Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Untuk mencapai tujuan ini penyusunan AMDAL harus di dasarkan atau sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL.

Kegunaan dilaksanakan studi AMDAL adalah :
  1.  Sebagai bahan bagi perencanaan dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah.
  2.   Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hdup.
  3.   Member masukan untuk penyusunan desain rinci teknis.
  4.   Member masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  5.   Memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan.

D.           RONA LINGKUNGAN HIDUP
Rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam dalam bentuk ukuran, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Rona lingkungan hidup juga berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman factor lingkungan hidup dan pengaruh manusia.
Betikut ini beberapa contoh kompinen lingkungan hidup yang dapat dipilih untuk di telaah sesuai hasil pelingkupan.
Fisik kimia
Komponen fisik kimia yang penting di antaranya:
  1.      Iklim, kualitas udara, dan kebisingan
  2.      Fisiografi
  3.      Hidrologi
  4.      Hidrooseanografi
  5.      Ruang, lahan, dan tanah
Biologi
Komponen biologi yang penting diantaranya :
  1.       Flora
  2.       Fauna
Sosial
Komponen sosial yang penting diantaranya :
  1. Demografi
  2.  Ekonomi
  3. Budaya
  4. Kesehatan masyarakat

E.            PRAKIRAAN DAMPAK BESAR DAN PENTING
Dampak besar dan terpenting dalam studi AMDAL menurut pedoman penyusunan AMDAL hendaknya dimuat hal-hal sebagai berikut:
  1.   Metode prakiraan dampak usaha atau kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi dan  pascaoperasi terhadap lingkungan
  2.       Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang di prakirakan bagi masyarakat.
  3.       Memperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan.
  4.       Mengingat usaha atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternative.
  5.       Menggunakan metode-metode formal secara matematis.

F.             EVALUASI DAMPAK BESAR DAN PENTING
Hasil evaluasi mengenai dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup.
  1.       Telaah terhadap dampak besar dan penting
  2.       Telaah sebagai dasar pengelolaan

G.           RUANG LINGKUP STUDI DAN METODE ANALISIS DATA
Ruang lingkup studi meliputi dampak besar dan penting yang di telaah yakni :
  1.      Rencana usaha atau kegiatan sebagai penyebab dampak
  2.       Kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan
  3.       Jenis-jenis egiatan yang ada di sekitar rencana lokasi
  4.       Aspek-aspek yang diteliti
Lingkup wilayah studi AMDAL di tetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang , yaitu :
  1.       Batas proyek
  2.       Batas ekologis
  3.       Batas social
  4.       Batas administrative
  5.       Batas ruang lingkup studi AMDAL

H.           SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perlu di susun sistematis sehingga dapat :
  1.       Langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat
  2.       Mudah dipahami isinya oleh semua pihak
  3.       Memuat uraian singkat

I.              KEGUNAAN DAN KEPERLUAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Kegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan harus dilaksanakan baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi menunjang program pembangunan.
  1. Penentuan batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha. dan/atau kegiatan harus  sinyatakan dengan peta berskala memadai.
  2. Hubungan antara lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumberdayaair dan energi.
  3.   Alternatif usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan.
  4.  Tata letak rencana usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan peta yang berskala memadai
5.      Tahap pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yaitu:
a.       Tahap prakonstruksi/persiapan
b.      Tahap konstruksi
c.       Tahap operasi
d.      Tahap pasca operasi
Design by BlogSpotDesign | Ngetik Dot Com