Setelah
saya membaca sebuah artikel yang sumbernya saya sebutkan dibawah ini, ternyata
dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini lebih puas terhadap zaman Soeharto daripada
era SBY. Karena pada saat ini jelas terlihat keadaan-keadaan yang sangat
memprihatinkan terutama di bidang ekonomi yang semakin meningkatnya
pengangguran dan kemiskinan serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.
Mungkin
masyarakat saat ini sudah terlanjur kecewa terhadap pemerintahan SBY yang selama
dua periode ini yang belum membawa perubahan dan faktanya kehidupan yang
dirasakan masyarakat lebih berat. Daya beli masyarakat terus menurun,
disebabkan nilai ekonomis pendapatannya semakin kecil.
Di
artikel itu disebutkan bahwa pada era Soeharto, rakyat masih bisa menyimpan uang
dan makan teratur. Namun sekarang, cari uang tidak halal saja susah, apalagi
yang halal, bahkan setiap hari harus makan tabungan alias menguras tabungan
terus menerus dan melego barang-barang yang ada. Akibat keterpurukan ekonomi,
kehidupan rakyat sengsara, akhirnya banyak yang memilih bunuh diri. Ya hal ini
erjadi di era SBY.
Pelanggaran
HAM di era SBY karena berbeda pendapat, lalu ditangkap tanpa atau dengan proses
hukum, dan bahkan orang ditembak mati atau dibunuh dengan tuduhan teroris.
Sedangkan di zaman Soeharto, korupsi hanya terbatas pada keluarga dan lingkaran
Cendana. "Sekarang, korupsi dilakukan dari mulai Istana SBY, kepala
daerah, DPR, DPRD. Jadi kalau dulu muak pada Soeharto, sekarang rakyat lebih muak
lagi."
Memang
zaman Orde Baru dulu marak KKN, tetapi dilakukan di bawah meja. Namun, era
rezim SBY sekarang ini malah KKN dilakukan di atas meja dan bahkan mejanya ikut
dikorupsi. Korupsi sekarang nekat bin kalap, sehingga kalau KPK boleh menangkap
pelaku korupsi di bawah Rp 1 miliar, maka penuhlah hotel prodeo . Sehingga ada
celetukan lucu dari Patrialis Akbar, sang Menteri Hukum HAM era SBY, bahwa
korupsi di bawah Rp 25 juta tidak usah diproses hukum alias dilepas dari hukum
pidana dengan alasan karena kemanusiaan dan penjara sudah penuh.
SBY
pun dinilai tidak tegas dalam setiap mengambil keputusan. Bahkan di bidang
hukum, rasa keadilan rakyat sangat tidak puas. Awalnya, dalam kepemimpinan SBY
diharapkan penegakan hukum bisa jauh lebih dari era Orde Baru. Ternyata.
penegakan hukum diwarnai tebang pilih dan tidak menyentuh jaringan kekuasaan
dan lingkaran Istana.
Hanya
rakyat miskin kebanyakan dan kaum tak berduit yang diseret dan diproses hukum.
Pisau hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke bawah. Bahkan,
penegakan hukum terkesan hanya pencitraan belaka.
Bagaimana
dengan pemimpin di Indonesia sekarang? Dulu rakyat relatif tidak mengeluh
dengan kimiskinan, pengangguran juga lebih kecil. Nampaknya, Soeharto lebih
pintar memenuhi kebutuhan perut rakyatnya duluan. Setidaknya dengan terawatnya
perut rakyat, maka kebutuhan utama sudah terpenuhi. Sekarang angka
kemiskinan membengkak di pedesaan.
Padahal,
kita negara agraris yang kaya raya akan sumber daya alam. Zaman Soeharto juga
lebih menekankan swasembada dan mencintai buatan Indonesia. Sekarang dari garam
dan cabe hingga pesawat terbang diimpor dari luar. Padahal, kita memiliki
pesawat buatan IPTN yang dulu dimanfaatkan Soeharto untuk kebutuhan dalam
negeri. Jadi, kebijakan sekarang berbeda dengan kebijakan orde baru. Kini,
pemimpin kita lebih pro pemodal asing serta cenderung ke arah neoliberalisme
(neolib) dan kapitalisme untuk menjadi budak atau jongos asing.
Memang
banyak pula hal-hal jelek di bidang lain di zaman Soeharto yang tidak perlu kita
ulangi. Namun, lepas dari kekurangan dan kebobrokan era Soeharto dalam bidang
KKN, tapi rakyat kecil tidak terlihat mengalami kesusahan ekonomi dalam
kehidupan sehari-hari. Makanya, tidak heran kalau para kaum marjinal dan rakyat
melarat sekarang jika disurvei akan banyak yang bilang bahwa era Soeharto lebih
enak dan bisa makan tiga kali sehari.
Beras gampang
didapat, biaya kesehatan tidak mahal dan pendidikan murah bisa terjangkau. Kini
sebaliknya, bahkan harga-harga melonjak dan melambung tinggi. Untuk memenuhi
makan saja banyak yang susah, sehingga tak heran marak berita bunuh diri karena
tekanan ekonomi.
Justru
yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kerja keras dalam memperbaiki
keadaan, pemulihan ekonomi, penegakan hukum yang serius dan jangan lagi
melakukan pencitraan.
Yang
penting, rakyat tidak mengeluh dengan berbagai kenaikan harga barang dan sudah
tidak ada lagi orang bunuh diri akibat tekanan ekonomi, rakyat awam bisa
mendapatkan keadilan, hukum tidak dipolitisasi, orang-orang dekat penguasa
yang melanggar hukum dan korupsi harus diusut dulu sebelum pihak SBY ceramah
anti korupsi, dan segera penuhi janji-janji kampanye. Ingat, pejabat seperti
manca negara misalnya Jepang dan Korea akan mundur dari jabatannya begitu
diberitakan terindikasi korupsi, tidak perlu membela diri dengan menghalalkan
berbagai cara seperti kalangan pejabat kita. Penegakan hukum tebang pilih,
kalangan dekat dan keluarga serta kroni-kroni penguasa diloloskan dari jerat
hukum.
Benarkah
penegakan hukum pasca reformasi khusunya era SBY berjalan sesuai amanat
reformasi? Tengok saja kasus-kasus dugaan korupsi yang masih mangkrak dan tak
jelas ujung pangkal penyelesaian dan muara rimbanya. Entah sengaja dilupakan
dan dipetieskan, yang jelas publik tidak puas dengan pemberantasan korupsi
sekarang yang tidak sesuai dengan janji-janji kampanye SBY.
Seperti
tidak jelasnya penuntasan mega skandal Bank Century, mandegnya pengusutan kasus
mafia pajak Gayus Tambunan, raibnya proses hukum kasus rekening gendut perwira
tinggi Polri, misteriusnya tersangka/saksi kunci kasus Miranda-gate, lambatnya
kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games yang diduga melibatkan petinggi Partai
democrat, dugaan rekayasa kriminalisasi kasus Antasari Azhar, dan politisisi
kasus hukum lainnya. Jangan sampai era reformasi dengan ongkos politik yang
sangat mahal ternyata menghasilkan keadaan lebih jelek dari era Soeharto.
bukti bahwa kehidupan rakyat dan pemenuhan kebutuhan ekonomi di era SBY jauh
“tidak enak” bila dibanding zaman orde baru. Reformasi yang menelan banyak
korban jiwa dan tenaga ternyata tidak sangat signifikan terhadap hasil
capaiannya dalam pelaksanaan pemerintahaan sekarang. Korupsi masih marak dan
mengurita, penegakan hukum masih tebang pilih, harga-harga barang malah
melonjak tinggi, biaya pendidikan dan kesehatan super mahal.
Jadi,
pengumuman hasil survei tersebut hendaknya dijadikan cambuk oleh pemerintah SBY
untuk bekerja lebih serius dan sadar untuk tobat melakukan korupsi demi
kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat ini. Maaf, jangan tunggu lagi sampai
ada hasil survei menyimpulkan: “Mayoritas rakyat ingin menurunkan rezim
SBY”.
Artikel ini bagus
sehingga saya ambil sebagai tulisan dalam blog saya, jika ingin lihat artikel
aslinya silahkan lihat :